Gerakan Jokowi Di Bidang Ekonomi Mengatasi Corona

Gerakan Jokowi Di Bidang Ekonomi Mengatasi Corona

anekaberita.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Gerakan Jokowi Di Bidang Ekonomi Mengatasi Corona. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Gerakan Jokowi Di Bidang Ekonomi Mengatasi Corona

Pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer. Dana itu merupakan bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor pariwisata demi menangkal dampak ‘infeksi’ virus corona terhadap ekonomi domestik.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana itu akan digelontorkan Maret 2020. Selain untuk influencer, demi meredam dampak virus corona pemerintah juga menganggarkan dana Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp98,5 miliar untuk maskapai dan biro perjalanan. Dengan demikian, pemerintah menganggarkan dana tambahan khusus untuk sektor pariwisata tahun ini sebesar Rp298 miliar.”Ini ada alokasi tambahan sebesar Rp298 miliar terdiri dari maskapai, biro perjalanan ada diskon khusus sehingga ada insentif Rp98,5 miliar. Kemudian promosi, kegiatan pariwisata, dan influencer,” papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).Airlangga mengatakan dengan gelontoran dana tersebut nantinya maskapai penerbangan akan diminta memberikan diskon sebesar 30 persen untuk wisatawan domestik. Diskon tersebut diminta diberlakukan untuk 10 tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Labuan Bajo, Danau Toba, Bangka Belitung, Batam, Bintan, Manado, Bali, Malang, dan Mandalika.

“Insentif pemerintah bersifat on top. Jadi kalau maskapai sudah berikan diskon, yang diberikan pemerintah itu tambahan diskon,” terang dia.Airlangga menambahkan diskon akan berlaku selama tiga bulan mulai Maret hingga Mei 2020. Nantinya, pemerintah akan mengevaluasi dampak dari insentif yang diberikan.Jika pengaruhnya signifikan untuk ekonomi, kebijakan tersebut berpotensi dilanjutkan.”Nanti kami evaluasi lagi,” imbuh Airlangga.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk mengeluarkan kebijakan fiskal untuk menghadang dampak negatif virus corona terhadap ekonomi domestik. Pasalnya, wabah itu mulai ‘menginfeksi’ ekonomi RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyebut Infeksi mulai terasa Januari 2020. ‘Infeksi’ terlihat dari perlambatan penerimaan perpajakan hingga kepabeanan dan cukai pada awal tahun ini.Sri Mulyani memaparkan penerimaan perpajakan pada Januari 2020 sebesar Rp84,7 triliun. Realisasi itu turun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai Rp90 triliun.Penerimaan perpajakan itu baru setara 4,5 persen dari target sebesar Rp1.865,7 triliun yang ditetapkan pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ia menyatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan sebesar Rp22,18 triliun atau hanya tumbuh tipis sebesar 2,6 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menambah tunjangan Kartu Sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan untuk mengantisipasi dampak wabah virus corona ke perekonomian. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.”15,2 juta kelompok penerima manfaat kartu sembako akan ditambah uang dalam bentuk tunjangan kartu sembakonya sebesar Rp50 ribu (per bulan),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (25/2).

Sri Mulyani mengungkapkan penerima tambahan tersebut adalah kelompok masyarakat dengan pendapatan 20-30 persen di bawah. Dalam hal ini, sebagian besar pendapatannya langsung digunakan untuk konsumsi.Ia berharap penambahan tunjangan kartu sembako dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke perekonomian.”Penambahan (tunjangan) dimulai Maret,” ujarnya.

Baca Juga : Korban Banjir Hajar Anies

Terkait anggaran, Sri Mulyani menyatakan pemerintah sudah mengalokasikan pos cadangan untuk mengakomodasi kebutuhan tidak terduga, seperti bencana alam maupun wabah penyakit.Sebagai informasi, Kartu Sembako merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Melalui program ini, masyarakat dapat membeli beragam bahan pangan sehari-hari seperti beras. Total alokasi APBN 2020 untuk program Kartu Sembako mencapai Rp25,7 triliun.

Virus corona mewabah di beberapa penjuru dunia. Sampai dengan Selasa (25/2) virus telah membunuh 2.704 orang dan menginfeksi lebih dari 80 ribu orang.Tak hanya itu, virus juga telah memberikan dampak pada ekonomi. Bagi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyebut virus sudah ‘menginfeksi’ ekonomi dalam negeri.

Infeksi mulai terasa Januari 2020. ‘Infeksi’ terlihat dari perlambatan penerimaan perpajakan hingga kepabeanan dan cukai pada awal tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan penerimaan perpajakan pada Januari 2020 sebesar Rp84,7 triliun.Realisasi itu turun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai Rp90 triliun.

Penerimaan perpajakan itu baru setara 4,5 persen dari target sebesar Rp1.865,7 triliun yang ditetapkan pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ia menyatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan sebesar Rp22,18 triliun atau hanya tumbuh tipis sebesar 2,6 persen.Sementara, sektor pertambangan minus hingga 27,3 persen serta transportasi dan pergudangan minus 5,6 persen. Sri Mulyani bilang penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp7,18 triliun, sedangkan transportasi dan pergudangan Rp4,88 triliun.

“Perlambatan sektor perdagangan harus diwaspadai. Ini mungkin karena Virus Corona terutama paruh kedua Januari 2020. Sebelumnya tumbuh 8,4 persen, sekarang justru hanya 2,6 persen,” kata Sri Mulyani, Rabu (19/2).Dari sisi jenis penerimaan pajak, PPh 22 impor turun 7,43 persen menjadi Rp4,3 triliun. Kemudian, penerimaan PPh badan merosot 29,34 persen menjadi Rp6,92 triliun, PPh 26 turun 18,66 persen menjadi Rp3,6 triliun, dan PPN impor turun 11,65 persen menjadi Rp12,3 triliun.

Related posts